Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (tengah) saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR dalam rangka agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan program kerja Kementerian PUPR tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Foto: Arief/Prima

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan baku yang diproduksi oleh industri dalam negeri dibandingkan bahan baku impor dalam setiap pembangunan infrastruktur nasional. Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini mengungkapkan, prioritas bahan baku dalam negeri tersebut memiliki multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Demikian disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rangka agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan program kerja Kementerian PUPR tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Turut hadir, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

“Komisi V DPR RI terus mendorong Kementerian PUPR memprioritaskan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri. Mengingat, hal ini memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Jikalau industri dalam negeri diutamakan pasti akan semakin memperluas lapangan kerja, memperkuat daya dukung dan memperkuat daya saing serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Lasarus.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat hadir dalam rapat menyampaikan pesan kepada Menteri PUPR untuk memprioritaskan penggunaan produksi bahan baku dalam negeri di berbagai program kerja Kementerian PUPR tahun 2022 saat ini khususnya pada momen pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tujuannya, ungkap Gobel, hal tersebut sebagai upaya penguatan industri dalam negeri.

“Saya menyarankan Menteri PUPR untuk memprioritaskan penggunaan produksi bahan baku infrastruktur dalam negeri, khususnya dalam pembangunan IKN baru. Karena, saat ini merupakan momentum untuk mendorong investasi dalam negeri serta memperkuat industri nasional. Jangan sampai akhirnya dalam pembangunan nasional justru menggunakan produk-produk impor,” tegas Pimpinan DPR RI Korinbang itu. (pun/sf)